JAKARTA_C.I.New’s — Pada rapat terbatas via telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5). Kementerian Sosial dan Kementerian Desa di Perintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan sinkronisasi atau perbaikan data penerima bantuan sosial tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki pemerintah pusat hingga data yang terdapat pada tingkat RT/RW.

Pelaksanaan sinkronisasi data penerima bansos ini harus dilakukan transparan agar seluruh pihak dapat ikut mengawasi.“Dengan begitu masyarakat yang menunggu bantuan itu benar-benar bisa segera mendapatkan,” kata Jokowi dalam rapat bertema “Penyederhanaan Prosedur Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa” itu, Jokowi mengungkapkan salah satu kendala lain mengapa bansos sering bermasalah adalah prosedur penyaluran yang berbelit-belit.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini masyarakat amat membutuhkan segera penyaluran bansos. Sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat penyaluran seluruh bansos tunai dan BLT dari Dana Desa. Hak yang sama juga ia minta kepada pemerintah daerah, agar dalam penyaluran bansos dilakukan secara sederhana. “Situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary (luar biasa). Sekali lagi ini butuh kecepatan,” ucapnya.

Dari data yang di himpun Red_C.I.New’s ,Di Jabodetabek sendiri, diketahui data bansos begitu liar. Bahkan ada warga yang tergolong mampu dan memiliki mobil namun menjadi target penerima bantuan dari pemerintah. Akibat semraut data, penyaluran bansos pun hanya bersifat parsial dan cenderung tidak tepat sasaran.

Ini menunjukkan pemerintah memang tidak proporsional, jadi menurut pendapat beberapa pakar bahwa Presiden sering melakukan banyak hal yang spektakuler tetapi tidak di hitung segala sisinya dengan baik, Selasa (19/5).(Ibn).