Jakarta,Chakrawala Indo New’s – Seorang warga yang diketahui bernama Enggal Pamukty menggugat Presiden Jokowi secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Enggal menggugat Jokowi agar segera menetapkan lockdown zona merah corona dan ganti rugi Rp 10 miliar.

Gugatan perdata tersebut dipicu karena adanya kebijakan Presiden Jokowi saat negara lain mengantisipasi virus corona dengan membatasi akses masuk orang asing, pemerintah Indonesia justru promosi wisata. Kini virus corona justru mewabah di Indonesia dengan jumlah kasus positif 1.986 pasien.

Enggal bersama 5 pekerja UMKM terdampak corona, menggugat Jokowi karena menilai pemerintah lalai mengantisipasi masuknya virus tersebut.

Pemerintah, kata Enggal, justru mempromosikan wisata menggandeng influencer dengan anggaran Rp 72 miliar, di saat wabah corona sudah menjangkit negara di luar China. Kelalaian pemerintah itu, akan dijadikan Enggal sebagai bukti dalam gugatannya.

“Dalam posita kami menggunakan bukti dari portal media mainstream soal kebijakan (pemerintah) mendatangkan turis, promosi wisata di tengah wabah corona pada awal Februari. Menggunakan influencer, diskon tiket pesawat. Kebijakan yang malah membuka orang asing masuk ke Indonesia,” ujar Enggal saat dihubungi, Jumat (3/4/2020).

Selain itu, Enggal menuding ada yang ditutup-tutupi pemerintah dalam penanganan virus corona. Seperti kedatangan 49 TKA China di Kendari hingga meninggalnya karyawan Telkom di Cianjur yang belakangan diketahui positif virus corona.

“Skandal hoaks Kapolda Sultra, kaitan masuknya TKA dan yang luar biasa TKA berasal dari negara awal mula virus corona, sampai 2 hari lalu Bintan masih masuk. Lalu kami semakin yakin (pemerintah lalai) soal (karyawan Telkom meninggal di Cianjur. Pemerintah pusat menyatakan pegawai Telkom Cianjur itu bukan corona, tapi 13 hari kemudian (disebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil positif corona),” ucapnya.

Enggal menilai, pemerintah kehilangan waktu berharga selama 2 bulan yang berharga untuk mengantisipasi corona sebelum kasus pertama diumumkan pada awal Maret.

Melansir laman kumparan, Ia berpendapat, seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan waktu 2 bulan tersebut untuk menutup pintu masuk bagi orang asing atau bahkan lockdown.

“Kita kehilangan 2 sampai 2,5 bulan waktu berharga untuk mempersiapkan. Kalau sejak Januari begitu pemerintah Tiongkok lockdown 54 juta (orang) di Hubei, 14 juta (orang) di Wuhan, mereka (pemerintah China) tidak menghitung untung rugi, itu kesungguhan luar biasa. Sempat ada 0 kasus artinya berhasil lockdown dan itu nisa jadi pedoman. Bahwa karantina wilayah keniscayaan bagi negara yang terkena corona,” tutup Enggal. (red)