Cakrawala Indo New’s – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi. Peristiwa karhutla di awal kepemimpinannya pada tahun 2015 menjadi catatan untuk bahan evaluasi penanganan musibah tersebut yang asapnya sampai ke negara tetangga.
“Di dalam pengalaman saya tahun 2015, betul-betul sebuah kebakaran besar. Sebagai presiden yang baru saja berapa bulan, tahu-tahu dapat peristiwa itu sehingga kesiapan kita saat itu masih baru melihat lapangannya. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut dan hutan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2020.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020. Setelahnya, pada tahun 2016 dan 2017, kata Jokowi, luasan lahan yang terbakar turun.
“Begitu 2016 kita berkumpul, bruk, 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare (di tahun 2015),” kata Jokowi.
Namun luasan lahan yang terbakar kembali naik di tahun 2018 dan 2019. Ini yang membuat Jokowi bertanya-tanya. Jokowi tidak ingin Indonesia mengalami karhutla besar seperti di Rusia atau Australia.
“Tapi 2018 naik lagi menjadi 590.000 hektare. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta hektare, Brasil 4,5 juta, Bolivia 1,8, Kanada 1,8 juta dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia, informasi pagi tadi 11 juta hektare,” jelas Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya masing-masing agar tidak terjadi lagi karhutla. Jokowi juga mewanti-wanti untuk mencopot mereka jika musibah itu terus terjadi.
“Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapolda sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota, nggak bisa,” kata Jokowi.
Di Indonesia, kata Jokowi, musim kemarau terjadi sekitar bulan Juni hingga Oktober. Puncak musim kemarau berkisar di bulan Agustus dan September dan pada bulan tersebut sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan terjadi karhutla.
“Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah, ada gubernur baru, ada bupati baru, ada pangdam baru, ada danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, ada kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tidak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016,” kata Jokowi.
Jokowi berpesan agar seluruh jajarannya untuk terjun ke lapangan. Kepolisian juga diminta menindak tegas bagi pembakar hutan dan lahan. “Kapolri nggak usah mikir panjang yang namanya punishment dan penegakan hukum. Harus tegas, baik administratif, perdata, pidana, lakukan tegas siapa pun pemiliknya,” tegas presiden.(Ibnuchunke)